Pernah Divaksin Sinovac, Anggota DPR Kembali Disuntik Vaksin Nusantara

oleh -31 views


tribunpagi.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena menjelaskan walaupun anggota dewan pernah disuntik vaksin Sinovac beberapa waktu lalu, namun akan kembali disuntik. Kali ini para anggota dewan akan divaksin menggunakan vaksin Nusantara.

Melki mengibaratkan orang berobat saja. Pada saat orang tidak cocok dengan obat dengan merek A, maka pasti akan beralih ke obat merek lainnya.

“Ya sama kita berobat saja, misalnya obat ini rasanya kurang cocok, kita berobat lagi. Jadi biasa saja enggak usah dibikin rumit. Ini kan sama macam orang diobati memakai obat A, tapi enggak cocok dan mengganti obat B. Jadi enggak usah dibikin rumit,” ujar Melki kepada tribunpagi.com, Selasa (14/4).

Melki mengatakan, walaupun vaksin Nusantara ini belum melewati uji klinis tahap II dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun DPR tetap berkeyakinan vaksin Nusantara aman bagi manusia.

“Sekarang saya tanya uji klinis tahap 3 Sinovac udah keluar belum. Kita sudah pakai satu republik. Uji klinis Sinovac tahap 3 belum keluar, tapi kita sudah pakai lho berjuta-juta,” katanya.

“Jadi enggak usah terjebak di hal-hal uji klinis, simple aja. Setiap orang punya keyakinan sendiri dengan obat yang diyakini benar,” tambahnya.

Sebelumnya, BPOM memutuskan vaksin Nusantara belum dapat melanjutkan penelitiannya ke uji klinik fase II. BPOM menyatakan uji klinis fase II vaksin Nusantara belum memenuhi kaidah medis.

Penyebab lainnya adalah karena ada persoalan komite etik dalam penelitian vaksin ini. Menurut Kepala BPOM Penny Lukito, persetujuan lolos kaji etik memang bersifat universal yang berlaku untuk digunakan di mana saja.

Komite etik di lokasi penelitian haruslah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan uji klinik dan subjek penelitian. Dalam kasus ini, penelitian dilakukan di RSUP Dr Kariadi, Semarang, bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, Jawa Tengah.

Penny menyebut RS Kariadi harus mempunyai komite etik yang mengawasi uji klinik di rumah sakit mereka. Akan tetapi, komite etiknya justru berada di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Selain itu, hasil uji klinik fase 1 vaksin Nusantara menyebut, aspek cara uji klinik yang baik tak terpenuhi. BPOM menemukan bahwa dari data baseline imunogenitas yang diserahkan, semua subjek yang diuji klinis ternyata sudah memiliki antibodi terhadap Covid-19. Padahal seharusnya subjek yang diuji belum terpapar.



Source link