Kubu AHY Serahkan Bukti Pemalsuan Tanda Tangan 3 Ketua DPC ke Hakim

oleh -19 views


tribunpagi.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang gugatan terkait Anggara Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Penundaan dilakukan selama satu pekan, karena pihak penggugat kubu Partai Demokrat Deli Serdang tidak menghadiri persidangan.

Sidang akan digelar kembali sampai pihak penggugat hadir di ruang persidangan. Sehingga akan kembali digelar pada Selasa (27/4) mendatang.

“Kita tunda, kita panggil sekali lagi,” kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri di PN Jakarta Pusat, Selasa (20/4).

Tim kuasa hukum Demokrat kubu AHY, Mehbob meminta majelis hakim bisa tegas terhadap para penggugat. Selayaknya, sebagai penggugat bisa hadir di ruang persidangan.

Terlebih ketiga penggugat, yakni penggugat III, Jefri Prananda yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Konawe Utara; penggugat IV Laode Abdul Gamal, Ketua DPC Partai Demokrat Muna Barat; dan penggugat V Muliadi Salenda, Ketua DPC Buton Utara menyampaikan tidak pernah memberikan kuasa kepada para tim kuasa hukum.

“Para penggugat itu sudah memberikan surat kepada kami, surat pencabutan gugatan. Karena mereka merasa tak pernah memberikan kuasa dan kemudian surat pernyataan ketiga penggugat tersebut,” beber Mehbob.

Dia menyampaikan, ketiga Ketua DPC Partai Demokrat itu juga telah melaporkan tim kuasa hukum kubu Moeldoko ke Polda Metro Jaya. Langkah hukum ini dilakukan karena ketiganya merasa tanda tangan mereka telah dipalsukan oleh tim kuasa hukum kubu Moeldoko.

“Ketiga penggugat pada hari Minggu telah melaporkan para lawyer kepada Polda Metro Jaya. Karena mereka menduga tanda tangan mereka dipalsukan. (Dilaporkan dengan) Pasal 263 (KUHP). Surat tersebut akan kami serahkan ke Majelis Hakim,” tegas Mehbob.

Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko menggugat AD/ART Partai Demokrat 2020 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dalam gugatan tersebut, meminta AD/ART Partai Demokrat 2020 dan kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dibatalkan.

Baca juga: Kubu Moeldoko Anggap Aneh Somasi yang Dilayangkan AHY

Meminta juga Partai Demokrat kubu AHY membayar ganti rugi sebesar Rp 100 miliar untuk diberikan kepada kader Partai Demokrat di daerah yang ditagih setoran oleh DPP Partai Demokrat selama ini.

“Meminta PN membatalkan AD/ART 2020 karena melanggar UU baik formil dan materil. Meminta PN membatalkan Akta Notaris AD/ART 2020 beserta susunan pengurus DPP,” cetus juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Rahmad, Selasa (6/4).



Source link