Kemendagri Fasilitasi Selesaikan Batas Daerah Guna Kemudahan Investasi

oleh -36 views


tribunpagi.com–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelesaikan batas daerah. Hal itu dimaksudkan agar tak menghambat investasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian seperti dilansir dari Antara di Jakarta mengatakan, investasi itu diharapkan dapat berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan secara luas. Di samping itu, kepastian hukum dan batas daerah yang tegas mutlak diperlukan untuk kemudahan berusaha di daerah.

”Salah satu turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 mengamanatkan penyelesaian tata ruang sebagai salah satu hambatan untuk kemudahan berusaha di daerah,” ujar Tito pada Jumat (30/4).

Dia menjelaskan, salah satu hambatan untuk berusaha karena ada daerah yang belum memiliki tata ruang yang jelas dan kepastian tata ruang. ”Nah salah satu hambatan dari penyelesaian tata ruang itu adalah adanya batas wilayah antar kabupaten kota, provinsi, itu ada yang tidak jelas,” tambah Tito.

Dalam peraturan pemerintah itu disebutkan penyelesaian batas daerah terdiri atas percepatan penyelesaian batas daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian antara batas daerah dengan RTRWP dan atau RTRWK. Batas daerah yang berlaku dan telah ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menjadi acuan penyelesaian ketidaksesuaian.

”Maksudnya ini Kemendagri, kemudian juga keputusan dari Mendagri itu menjadi acuan untuk kelembagaan dan tata kelola penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan,” terang Tito.

Dari total 979 segmen batas daerah, sebanyak 668 segmen daerah telah berstatus diselesaikan, dengan rincian 138 segmen antarprovinsi dan 530 segmen antarkabupaten/kota. Tinggal 311 segmen batas daerah yang statusnya belum diselesaikan, dengan rincian 27 segmen antarprovinsi dan 284 segmen antarkabupaten/kota.

”Untuk daerah-daerah yang batasnya belum ditetapkan, masih ngambang saat ini, yang jumlahnya 311, Mendagri bersama dengan pemda yang berkaitan, melaksanakan percepatan penyelesaian penegakan batas wilayah,” ucap Tito.

Mendagri menjelaskan, dalam PP yang sama menyebutkan terkait pemerintah daerah tidak bersepakat terhadap batas daerah yang telah dibahas bersama menteri dalam jangka waktu yang diatur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berwenang memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah paling lama satu bulan.

”Dalam waktu sampai 2 Juli, tidak ada kesepakatan, berita acara tidak dibuat, PP ini memberikan amanat dan mandat, Mendagri berwenang memutuskan paling lama 1 bulan artinya sampai dengan 2 Agustus,” ujar Tito.

Dia juga menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim dalam rangka mengakomodir dan memfasilitasi percepatan batas daerah. Mendagri juga berharap, gubernur dapat membuat tim serupa guna percepatan batas daerah antarkabupaten/kota.

”Atas dasar fasilitasi dari pemerintah pusat, dan kerja sama dengan pemerintah daerah ini, diharapkan penyelesaian segmen batas daerah dapat segera diselesaikan maksimal 5 bulan sejak PP ditetapkan. Sehingga, batas daerah dapat diselesaikan guna kepastian hukum dan kemudahan berusaha di daerah,” papar Tito.

Saksikan video menarik berikut ini:



Source link