Sikap Deputi Penindakan KPK Dipertanyakan Karena Enggan Periksa Antam

oleh -41 views


tribunpagi.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan dasar argumentasi pernyataan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan Sekjen KKP Antam Novambar tidak dibutuhkan oleh lembaga antirasuah itu.

“Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, beberapa waktu lalu. Kala itu, Ali secara terang benderang menyebutkan bahwa Edhy Prabowo diduga memerintahkan Sekjen KKP untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank dari para eksportir kepada Kepala BKIPM KKP. Selanjutnya, kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk menerima bank garansi itu,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (25/3).

Kurnia menyebut, dalam konteks ini Antam selaku Sekjen KKP memiliki pengetahuan soal perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank garansi dari para eksportir kepada Kepala BKIPM KKP. Terlebih, KPK telah menyita uang senilai Rp 52,3 miliar dalam kasus tersebut.

“Mestinya dapat dikonfirmasi lebih lanjut oleh KPK. Lagi pun, ucapan Deputi Penindakan itu seolah-olah ingin menegaskan fakta, bahwa Antam sebenarnya telah dikirim surat panggilan sebagai saksi beberapa waktu lalu oleh KPK,” ucap Kurnia.

Kurnia menilai janggal jika kemudian pihak-pihak tertentu tidak diperiksa sebagai saksi guna mengonfirmasi uang senilai Rp 52,3 miliar yang disita tersebut. Kurnia curiga, pernyataan Deputi Penindakan itu tidak mewakili sikap para penyidik KPK, melainkan keinginan pribadi yang enggan memeriksa pihak-pihak tertentu, dalam hal ini termasuk Sekjen KKP, Antam Novambar.

“Untuk itu, ICW mendorong agar Pimpinan KPK menegur Deputi Penindakan karena mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang dengan kerja Penyidik KPK,” tegas Kurnia.

Sebelumnya, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto sungkan memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Antam Novambar. Padahal keterangan Antam diduga dibutuhkan dalam perkara dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster alias benur.

“Sebenarnya enggak perlu panggil Irjen (Irjen KKP, Muhammad Yusuf) dan Sekjen Sekjen KKP, Antam Novambar) pun cukup karena rangkaian aliran dari administrasi sudah jelas,” kata Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (24/3).

Jenderal bintang dua ini menyampaikan, pihaknya sudah mengantongi alat bukti terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Edhy. “Hari ini sudah P21 untuk segera disidangkan,” ucap Karyoto.

KPK sempat mengagendakan pemeriksaan terhadap Antam dan Yusuf pada Rabu (17/3). Tetapi hanya Yusuf yang memenuhi panggilan penyidik. Sementara Antam beralasan sedang berada di luar kota.

Pemeriksaan terhadap Yusuf didalami mengenai bank garansi terkait penyitaan uang senilai Rp 52,3 miliar. Sebab KPK menduga, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang kini menyandang status tersangka memerintahkan Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis, terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.

Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Source link