Pakai Dua Jenis, Vaksinasi Mandiri Tak Boleh Ganggu Program Pemerintah

oleh -44 views


tribunpagi.com – Untuk melakukan percepatan vaksinasi agar segera mencapai kekebalan kawanan atau herd immunity dengan sasaran 181,5 juta populasi, rencananya program vaksinasi mandiri segera digulirkan. Jika dalam program pemerintah menggunakan vaksin Covid-19 Sinovac, maka vaksinasi mandiri rencananya menggunakan vaksin lain yakni Moderna dan Sinopharm.

Menanggapi hal itu Ahli Kesehatan dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Koko Andi Khomeini SpPD, pemilik akun @dokterkoko28, mengatakan bahwa langkah pemerintah selama ini sudah tepat. Dia melihat promosi perbaikan tetap jalan, vaksinasi Covid-19 juga sudah berlangsung.

“Ini sebagai upaya pemutusan penularan Covid-19,” katanya.

Mengenai vaksinasi, seperti vaksinasi mandiri atau gotong royong yang diusung oleh usaha swasta, dr. Koko menyambutnya positif. Menurutnya vaksinasi Covid-19 harus melibatkan semua pihak. Kedua, vaksinasi memiliki target sebagai upaya untuk menyehatkan bangsa dan negara, sehingga akses harus diberikan seluas mungkin.

“Vaksin harus tersedia. Setelah vaksin tersedia, target vaksinasi harus diberikan seluas mungkin dan lebih cepat (diberikan) dan gratis,” tuturnya.

Pemerintah memang telah memberikan akses bagi usaha swasta dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Salah satunya dilatarbelakangi oleh upaya semua pihak untuk membantu percepatan pemberantasan penyakit Covid-19 di seluruh Indonesia.

Namun demikian, vaksin mandiri berbeda dengan vaksin yang sudah menjadi program pemerintah. Vaksin dalam program pemerintah menggunakan vaksin Covid-19 buatan Sinovac. Sedangkan untuk vaksinasi mandiri menurut rencana akan memakai buatan Sinopharm dan Moderna. Selain itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa karyawan dan buruh harus diberikan secara gratis dan harga vaksin ditentukan oleh pemerintah. Mengenai hal itu, Koko pun menyetujuinya.

“Yang penting menurut saya, vaksinasi mandiri jangan sampai mengganggu program vaksinasi dari pemerintah,” tegasnya.

Seperti diketahui, vaksinasi mandiri akan dikelola anak usaha PT Biofarma, yaitu PT Kimia Farma. Salah satu BUMN di bidang farmasi ini yang akan menampung vaksin dan mendistribusikannya ke sejumlah perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya untuk diimunisasi vaksin Covid-19. Dalam vaksinasi, masing-masing perusahaan swasta wajib menggunakan fasilitas kesehatan yang berbeda dengan fasilitas kesehatan dalam program vaksinasi pemerintah.

Selain vaksinasi mandiri yang dilakukan, keterlibatan swasta yang kini digalakkan adalah vaksinasi drive-thru yang digelar di sejumlah daerah. Tujuannya adalah sebagai salah satu cara untuk mempercepat penanganan Covid-19 dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pelaku industri merasa nyaman sehingga bisa mengundang masuknya wisatawan, sehingga pemulihan industri pariwisata bisa lebih lebih cepat. Selain itu, dengan semakin luas dan cepat vaksinasi tersebut, herd immunity diharapkan akan lebih cepat terbentuk, sehingga tidak akan ada lagi penularan Covid-19.

Di tengah rencana vaksinasi Gotong Royong, vaksinasi tahap kedua memang harus terus berjalan, baik itu terhadap lansia dan pelayan publik, seperti media, pendidik dan tenaga pendidik, dan sebagainya. Untuk vaksinasi pelayan publik ditargetkan menyasar 16,9 juta orang.

3T Harus Tetap Gencar

Dia menegaskan tak hanya menggencarkan program vaksinasi massal untuk mengatasi Covid-19, pemerintah pun menggalakkan program 3T (testing, tracing, treatment). Tujuannya, untuk melacak penyebaran Covid-19 dari seseorang yang sudah dinyatakan positif terpapar Covid-19. Belakangan ini pelacakan juga digelar hingga tingkat pedesaan.

Pelacakan menjadi penting apalagi belakangan ini di Indonesia ditemukan 2 kasus Covid-19 varian baru asal Inggris, yaitu varian B117. Dari beberapa penelitian dan evidence di negara lain, varian baru terbukti lebih cepat menular namun tidak lebih mematikan.

Pemerintah memperkuat kapasitas laboratorium untuk mendeteksi virus varian baru di seluruh Indonesia. Saat ini baru diketemukan 2 dari 462 sampel yang sudah diperiksa. Adanya varian tersebut akan mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan riset yang semakin cepat, penanganan yang lebih baik dan studi epidemiologis secara analitik.

Saksikan video menarik berikut ini:



Source link