Kudeta Militer Perparah Ekonomi Myanmar, Harga BBM dan Pangan Melonjak

oleh -31 views


tribunpagi.com – Myanmar berada di ambang krisis ekonomi parah. Harga bahan bakar dan pangan saat ini terus merangkak naik. Ada dua hal yang menyebabkan hal tersebut. Yaitu, pandemi Covid-19 dan gejolak politik yang berujung kerusuhan baru-baru ini.

”Menurut saya, jika situasinya terus berlarut seperti ini, dampak ekonomi dari krisis yang terjadi saat ini akan menjadi sangat serius,” tegas perwakilan Badan Pangan Dunia (WFP) untuk Myanmar Stephen Anderson seperti dikutip The Guardian.

Sejak Februari, harga eceran minyak sawit naik 20 persen. Terutama di kota besar seperti Yangon. Harga beras naik 4 persen. Di wilayah negara bagian Kachin seperti Bhamo dan Putao, harga beras naik 35 persen. Harga bahan bakar minyak juga rata-rata naik 15 persen. Di Rakhine, harga BBM bahkan naik 33 persen.

Baca juga: Junta Militer Kejar Polisi Myanmar yang Lari ke India Mencari Suaka

Anderson mengungkapkan bahwa sebelum kudeta terjadi, penduduk sudah menderita akibat pandemi. Banyak perusahaan yang terpaksa tutup. Orang-orang miskin kehilangan pekerjaan karena lockdown. Pengiriman remiten dari luar negeri juga terus turun. Saat itu, 6 dari 10 rumah tangga tidak mampu membeli makanan bergizi. Kemiskinan terus meroket. Paro kedua tahun lalu, 4 dari 5 rumah tangga di Myanmar melaporkan bahwa mereka kehilangan hampir 50 persen penghasilannya selama pandemi. ”Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh junta militer menyebabkan kekacauan ekonomi yang lebih besar,” tegasnya.

Sejumlah besar pekerja memilih tidak bekerja karena ikut gerakan pembangkangan sipil untuk menentang kudeta. Junta militer membalas dengan tindakan keji dan intimidasi sehingga penduduk yang tidak ikut aksi pun enggan keluar rumah karena berbahaya. Sektor perbankan dan transportasi hampir lumpuh.

WFP saat ini sedang menyiapkan stok makanan darurat senilai USD 12 juta atau setara Rp 28,8 miliar. Jika krisis memburuk, stok tersebut akan dipakai untuk membantu penduduk. Sebelum ini, WFP telah memberikan bantuan pangan dan uang tunai kepada para pengungsi yang terdampak konflik di Myanmar. Termasuk di antaranya 360 ribu warga Rohingya dan kelompok lainnya. Beberapa pekan terakhir, pemberian bantuan tunai sulit dilakukan karena situasi keamanan.

Beberapa kota kecil di Yangon dan Mandalay dinyatakan masuk wilayah darurat militer. Status itu membuat militer berkuasa penuh. Siapa pun yang ditangkap di wilayah tersebut akan menjalani peradilan secara militer. Penduduk di wilayah terdampak langsung melakukan eksodus besar-besaran. Mereka pergi dengan membawa keluarga dan barang-barang berharganya.

Juru Bicara Perwakilan PBB di Myanmar Ravina Shamdasani mengungkapkan bahwa 149 warga meninggal sejak 1 Februari dan ratusan lainnya menghilang tanpa kabar setelah ditangkap. Tapi, versi Asosiasi Pendampingan Tahanan Politik, jumlah korban tewas lebih dari 180 orang. Mereka rata-rata ditembak di daerah vital seperti kepala, leher, dan dada.

Terpisah, hubungan Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut) sepertinya sulit membaik seperti era Donald Trump. Kim Yo-jong, adik perempuan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un, kemarin mengkritik latihan militer gabungan yang dilakukan AS dan Korea Selatan (Korsel). Kritik itu datang sehari sebelum kunjungan para pejabat AS ke Seoul. ”Jika (AS) ingin tenang selama empat tahun mendatang, lebih baik sejak awal hindari membuat masalah,” ujarnya seperti dikutip Rodong Sinmun. Dia merujuk pada kebijakan terkait Korea yang bakal diambil Presiden AS Joe Biden.

Saksikan video menarik berikut ini:



Source link