Kepala BKPM Akui Legalisasi Bisnis Miras Diwarnai Perdebatan Panjang

oleh -31 views


tribunpagi.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut lampiran tentang investasi miras yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, terkait hal tersebut sebenarnya banyak perdebatan terjadi sebelum pemerintah memutuskan membuka pintu investasi minuman beralkohol alias minuman keras (miras).

“Proses penyusunan ini pun melalui perdebatan yang panjang,” ujarnya secara virtual, Selasa (2/3).

Bahlil mengaku, proses membuat kebijakan membuka keran investasi miras tersebut sudah melalui diskusi yang sangat komprehensif. Diantaranya, dengan tetap memperhatikan pelaku usaha dan pemikiran tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan tokoh-tokoh pemuda.

Namun, setelah mendengar aspirasi dari tokoh-tokoh lintas agama, pemerintah memutuskan bisnis miras dilegalkan di beberapa provinsi. “Atas perintah Bapak Presiden kepada Mensesneg dan diteruskan kepada kami yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa khususnya ini dicabut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi tanggapan kekecewaan mengenai pemerintah yang menetapkan industri minuman keras yang sebelumnya masuk ke dalam kategori bidang usaha tertutup, namun sekarang dimasukkan ke dalam kategori usaha terbuka. Wakil ketua umum MUI Anwar Abbas mengatakan, hal ini tentu terjadi karena pemerintah melihat industri ini sebagai salah satu industri yang masuk ke dalam daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini.

“Jadi, saya melihat inilah salah satu buah dari disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat,” ujarnya dalam keterangan, Minggu (28/2).

baca juga: Bisnis Miras Dilegalkan, MUI: Pancasila Cuma di Bibir Pemerintah

Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan bangsa ini telah kehilangan arah karena tidak lagi jelas apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini. “Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945, tapi dalam praktiknya yang mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa,” pungkasnya.

 



Source link