PPP Nilai Tak Etis Demokrat Seret Presiden Jokowi Soal Konflik Kudeta

oleh -29 views


tribunpagi.com – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani melihat tidak tepat membawa-bawa Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait isu kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini dikatakan Arsul menyikapi mengenai AHY mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai adanya pejabat pemerintah yang ingin melakukan kudeta.

“Saya melihat bahwa membawa-membawa Pak Jokowi dalam persoalan Demokrat yang sedang terjadi hemat saya tidak tepat, apalagi secara terbuka menyatakan mengirim surat untuk meminta klarifikasi. Dari sisi etika politik buat saya rasanya kurang mengena,” ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (3/2).

Wakil Ketua MPR ini mengatakan, Demokrat juga tidak perlu mengumbar ke publik terkait respons dari Presiden Jokowi mengenai anak buahnya yang berupaya mengambil alih kursi ketua umum Partai Demokrat.

“Kalau pun ada yang ingin diketahui terkait sikap Presiden, maka lebih baik menggunakan saluran-saluran tertutup,” katanya.

Mengenai Moeldoko yang disebut berupaya mengambil alih kursi AHY adalah tidak serta merta menjadi urusannya Presiden Jokowi.

“Kalau soalnya pribadi Pak Moeldoko, ya itu jangan kemudian otomatis dikaitkan dengan restu atau keinginan Presiden. Itu saya yakini menjadi urusan Pak Moeldoko pribadi,” ungkapnya.

Arsul mengatakan, Presiden Jokowi selalu menghindari ikut campur tangan dalam urusan partai partai politik lain. Karena itu akan sangat tidak etis bagi seorang kepala negara.

“Siapapun yang jadi Presiden, termasuk zaman Pak SBY, maka Presiden akan menghindari campur tangan, karena tentu tidak ingin meninggalkan catatan sejarah yang kurang baik,” tuturnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengaku dirinya sudah mengirimkan surat resmi ke Presiden Jokowi terkait ada pihak dari pemerintah yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Baca juga: Dapat Laporan Akan Dikudeta, AHY Surati Presiden Jokowi

Menurut AHY, meminta konfirmasi dari Presiden Jokowi dirasa penting karena untuk mengetahui apakah benar adanya pihak dari pemerintahan yang ingin merebut kepemimpinan yang ia pegang secara paksa.

“Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” ujar AHY di Kantor Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (1/2).

AHY mengaku perlu mengirim surat ke Presiden Jokowi. Sebab oknum dari pemerintahan tersebut menyeret Jokowi yang merestui jika AHY lengser dari jabtan Ketua Umum Partai Demokrat.

 

Saksikan video menarik berikut ini:



Berita ini telah tayang di Situs JAWA POS