Diberhentikan Mendadak, PPPK Dapat Ajukan Banding

oleh -52 views


tribunpagi.com – Para guru honorer masih khawatir akan adanya pemberhentian kontrak dengan penilaian yang tidak objeltif ketika menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari┬áKepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)┬áBima Haria Wibisana.

Dia mengatakan bahwa PPPK tidak akan diberhentikan secara tiba-tiba. Apalagi, status mereka juga Aparatur Sipil Negara (ASN), sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi, untuk diberhentikan, tentunya perlu mengikuti prosedur.

“Mereka itu dapet NIP (nomor induk pegawai negeri sipil), jadi sebelum putus hubungan begitu saja mereka harus lapor dulu. Ada prosedurnya, ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Soalnya mereka sama dengan PNS,” terang dia dalam siaran YouTube Pendidikan VOX Point, Senin (18/1).

Apabila pemberhentian karena dianggap tidak bekerja dengan baik, namun pada kenyataannya tidak seperti itu, guru PPPK dapat mengajukan banding ke Badan Pertimbangan ASN (BP ASN).

“Apakah dia (PPPK) punya punya kesempatan banding, punya, PNS juga punya, dia bisa punya kesempatan banding ke Bapek, semua PNS yang yang merasa tidak bersalah kalau diberhentikan, dia punya kesempatan untuk banding ke BP ASN,” ujarnya.

Selain itu, penetapan kontrak PPPK juga didasari oleh kebutuhan dan anggaran dari setiap daerah yang berbeda-beda. Oleh karenanya, tidak semua mendapat kontrak yang sama.

“Sebetulnya kita menginginkan 5 tahun, tapi dibuka boleh 1 sampai 5 tahun. Kenapa, karena yang umurnya 57 itu kan ngga mungkin kontraknya 5 tahun karena dia batas usia pensiun tinggal 3 tahun lagi. Yang usianya 59 itu bisa juga masuk, tapi karena tahun depan dia udah pensiun, makanya tidak bisa 5 tahun, hanya 1 tahun saja,” urainya.

Adapun, PPPK ini adalah suatu bentuk kepastian bahwa tenaga honorer guru itu bisa hidup lebih sejahtera, bisa hidup pasti dan gaji serta tunjangan seperti PNS sesuai dengan kelas jabatannya.

“Bagaimana kalau ada penyederhanaan birokrasi sehingga orang-orang dikurangi, jangankan yang PPPK, yang PNS pun kalau ada penyederhanaan birokrasi dan mereka tidak terpakai, ya diberhentikan. Sama saja, nggak ada bedanya, ASN mengikuti aturan yang sama,” pungkasnya.



Berita ini telah tayang di Situs JAWA POS