Surat Keramaian untuk Liga Indonesia Sulit Turun pada Desember Ini

oleh -23 views


tribunpagi.com – Keinginan PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk mendapatkan izin keramaian pada Desember ini tampaknya sulit terwujud. Sebab, sampai kemarin (22/12) tanda-tanda Polri akan menurunkan surat izin belum terlihat.

Padahal, PSSI sudah mengirimkan surat permohonan kali kedua agar segera ada kejelasan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 pada Februari mendatang.

Hal tersebut dibenarkan Direktur Utama LIB Akhmad Hadian Lukita. Dia menyatakan, sejauh ini surat izin keramaian itu belum didapat LIB. ’’Tapi, kami akan terus berkomunikasi dengan Polri sampai akhir Desember ini. Apa pun hasilnya akan kami laporkan ke PSSI,’’ tuturnya.

Baca Juga: Hengkang atau Tinggal, Dua Pemain Asing Persebaya Belum Tentukan Sikap

Hasil tersebut pastinya akan berpengaruh pada kejelasan kompetisi. PSSI dan LIB menargetkan Desember ini surat izin keramaian bisa didapat. Dengan demikian, pada awal Januari, klub-klub peserta bisa segera mempersiapkan diri.

Surat izin keramaian itu juga jadi kunci klub-klub bisa percaya lagi kepada PSSI dan LIB. Mayoritas di antara mereka sudah enggan kecewa lagi dengan janji bergulirnya kompetisi. Sudah dua kali klub-klub merasakan kekecewaan.

Yang pertama adalah pada 1 Oktober lalu. PSSI dan LIB gagal menggulirkannya tepat waktu karena alasan yang sama: tidak mendapat surat izin keramaian dari kepolisian. Lantas, ditunda lagi selama sebulan dan rencananya digulirkan pada 1 November. Tapi kenyataannya, hal yang sama terjadi.

Berkaca dari hal tersebut, kebanyakan klub sudah tidak mau percaya kepada janji PSSI dan LIB. Mereka baru mau mempersiapkan diri jika PSSI atau LIB sudah mengantongi surat izin keramaian dari kepolisian.

’’Kami sadar banyak klub yang ingin seperti itu. Tentu jadi kewajiban LIB juga untuk berkomunikasi dengan klub-klub. Sejauh ini baik,’’ tutur Lukita.

Pria asal Bandung itu mengungkapkan, sejauh ini pihaknya sudah mendapatkan banyak keluhan dari klub. Terutama soal kondisi finansial saat ini.

’’Memang harus segera ada keputusan strategis untuk menyelamatkan itu. Kami akan bergerak, tapi menunggu respons dari polisi dulu, setelah itu kami akan sampaikan ke polisi terkait dengan kondisi yang dialami klub saat ini,’’ jelasnya.

Lukita menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa membantu banyak kepada klub. Subsidi kompensasi senilai Rp 200 juta tiap bulan tidak bisa dibayarkan tepat waktu. Terhitung sejak Oktober hingga Januari tahun depan.

’’Kami menunggu kompetisi jalan, baru akan bayarkan itu. Untuk saat ini, sulit ya,’’ ungkapnya.

Masih belum didapatkannya surat izin keramaian oleh PSSI dan LIB berdampak besar pada keputusan yang diambil klub-klub peserta. Salah satunya, Madura United.

Direktur Tim Haruna Soemitro menyebutkan, dalam waktu dekat, manajemen akan mengirimkan surat resmi terkait pembubaran tim kepada pelatih, pemain, dan ofisialnya. ’’Kami akan sampaikan secara terperinci apa saja yang akan berdampak pada tim melalui surat itu,’’ ungkapnya.

Haruna menyatakan, yang pasti manajemen sampai saat ini hanya mampu membayar gaji pemain sesuai dengan SK PSSI terakhir sampai Desember ini. Nanti pemain sudah tidak mendapat gaji lagi dari Madura United pada Januari mendatang dan seterusnya. ’’Kami juga memberikan kesempatan kepada pemain untuk mencari klub lain,’’ paparnya.

Hal tersebut berlangsung sampai nanti PSSI ataupun LIB berhasil mendapatkan surat izin keramaian dari kepolisian. Artinya, sudah pasti ada kejelasan kapan kompetisi digelar. ’’Di situ nanti kami memanggil pemain lagi sesuai dengan kebutuhan tim,’’ tegasnya.



Berita ini telah tayang di Situs JAWA POS