Bagikan 10.000 Paket Sembako Antara Mei Sampai Desember 2020

oleh -23 views


tribunpagi.com-Mantan Wali Kota Surabaya dan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Bambang DH mengisi liburan akhir tahun dengan kegiatan kunjungan ke mitra kerja.

Bambang DH juga melakukan pembagian sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di beberapa lokasi. Antara lain di Kecamatan Wiyung, Kecamatan Tambaksari, dan Kabupaten Sidoarjo. Acara tersebut digelar Jumat (25/12).

Pembagian sembako ini merupakan kegiatan berkelanjutan. Bambang DH telah melakukan aktivitas sosial ini selama masa pandemi Covid-19.

Aksi yang dilakukan Bambang DH di kawasan Pogot, Kecamatan Tambaksari Surabaya disambut antusias oleh masyarakat.

Paket bantuan sembako dari Mantan Wali Kota Surabaya dan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Bambang DH. (Dok Bambang DH).

M. Widodo salah seorang warga yang menerima bantuan berharap apa yang dilakukan Bambang DH ini terus berlanjut. Sebab hal itu sangat membantu warga yang mencoba bangkit. Sebab, hampir setahun terakhir, dia mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

Dalam siaran pers yang diterima tribunpagi.com, Bambang DH melihat bahwa masyarakat mengalami kesulitan. Banyak orang yang berhenti bekerja. Imbasnya adalah mereka mengalami penurunan pendapatan.

Jadi, sejak bulan Mei hingga Desember 2020, Bambang DH intens melakukan kegiatan sosial dan membagikan lebih kurang 10.000 paket sembako kepada masyarakat.

“Saya sadar, bantuan ini belum merata ke seluruh masyarakat yang membutuhkan, tapi setidaknya sedikit meringankan beban mereka,” ujar Wali Kota Surabaya periode 2002-2010 itu dalam siaran pers yang diterima tribunpagi.com.

Dengan pemberian bantuan langsung ke warga ini, Bambang DH berharap bahwa gerakan ini menjadi inspirasi. Jadi, aksi sosial serupa bisa menjadi pendorong lapisan ataupun kelompok masyarakat yang secara ekonomi berlebih untuk bisa bergotong royong dan membantu warga yang sangat membutuhkan.

“Tidak mungkin seorang saja mampu mengatasi semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Harus melibatkan stakeholder lainnya seperti organisasi kemasyarakatan maupun pemerintah,” kata Bambang DH.



Berita ini telah tayang di Situs JAWA POS